Tema II IPS Kelas IX

Tema II:

Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

Prawacana

Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar tentang potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi budaya yang dimiliki oleh negara kita. Kamu juga sudah belajar tentang berbagai upaya pemanfaatan potensi-potensi itu agar negara kita menjadi negara maju.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan negara telah membawa perkembangan pesat pada berbagai bidang kehidupan di Indonesia, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Seperti apakah perkembangan yang terjadi pada bidang-bidang tersebut? Pada tema ini, kamu mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia pada bidang kependudukan, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya sebagai hasil dari upaya bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju

A. Perkembangan Kependudukan

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

Tahun Sensus	Jumlah Penduduk (juta)	Laju Pertumbuhan (%)
1961	97,1	2,15
1971	119,2	2,13
1980	147,5	2,32
1990	179,3	1,97
2000	209,6	1,45
2010	237,56	1,49

Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya.

Bagaimanakah laju pertumbuhan penduduk Indonesia jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara lain? Agar kamu menemukan jawaban, lakukanlah kegiatan berikut!

Aktivitas Kelompok

1.    Bagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok berjumlah 4-5 orang!

2.    Amatilah Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah dan Angka Pertumbuhan

Penduduk Sejumlah Negara di Dunia

No	Nama Negara	Jumlah Penduduk	Kelahiran per 1000 Penduduk	Kematian per 1000 Penduduk	Angka Pertumbuhan Alami (Natural Increase)
1	China	1.357,4	12	7	0,5
2	Amerika Serikat	316,2	13	8	0,5
3	India	1.276,5	22	7	1,5
4	Iran	76,5	19	5	1,4
5	Perancis	63,9	13	9	0,4
6	Filipina	96,2	21	5	1,5
7	Australia	23,1	13	6	0,7
8	Peru	30,5	20	5	1,5
9	Jepang	127,3	8	10	-0,2
10	Mesir	84,7	25	6	1,9
11	Jerman	80,6	8	11	-0,2
12	Inggris	64,1	13	9	0,4
13	Libia	6,5	22	4	1,7
14	Selandia Baru	4,5	14	7	0,7
15	Malaysia	29,8	18	5	1,3
16	Korea Selatan	50,2	10	5	0,4
17	Russia	143,5	13	13	0
18	Vietnam	89,7	17	7	1
19	Kanada	35,3	11	7	0,4
20	Belanda	16,8	10	8	0,2
21	Italia	59,8	9	10	-0,1
22	Indonesia	248,5	26	6	1,5

3.    Berdasarkan pengamatan, Kelompokkan negara-negara yang tertera pada Tabel 2.2 menjadi negara maju dan negara berkembang!

·         Bandingkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dengan negara-negara lain.

·         Diskusikan apakah Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi, rendah, atau sedang.

4.    Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi.

5.    Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.

Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan penduduknya negatif atau di bawah nol. Jika angka pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya.

Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif, berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, Argentina, Brazil, Rusia, Prancis, Jerman, Israel, dan beberapa negara lainnya.

Pada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak (One Child Policy). Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya.

Program Keluarga Berencana (KB) mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus menyediakan lapangan kerja dan fasilitas hidup yang sangat banyak. Dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju.

2.    Dampak Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pada gilirannya, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada pemanfaatan aspek biofisik atau sumber daya alam. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan upaya agar laju pertumbuhan penduduknya terkendali.

a. Dampak Positif

Secara umum, pertumbuhan penduduk membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Beberapa dampak positif pertumbuhan penduduk antara lain sebagai berikut.

1.    Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

2.    Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal.

3.    Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia.

4.    Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

b. Dampak Negatif

Di samping dampak positif, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas penduduk dan ketersediaan sarana prasarana hidup serta lapangan pekerjaan. Beberapa dampak tersebut antara lain sebagai berikut.

1)        Meningkatnya Angka Pengangguran

Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Sebagian tenaga kerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada karena kecepatan pertumbuhan lapangan kerja baru kalah oleh kecepatan pertumbuhan penduduknya.

2)        Meningkatnya Angka Kriminal

Banyaknya tenaga kerja yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan sangat rentan terhadap perilaku kejahatan atau kriminal. Desakan kebutuhan dapat memaksa sebagian penduduk untuk melakukan tindak kejahatan.

3)        Meningkatnya Angka Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, khususnya sumber daya alam. Jika penduduk bertambah, harus disediakan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pangan/ makanan dan rumah untuk tinggal. Diperlukan lowongan pekerjaan baru bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak terpenuhi, akan muncul masalah kemiskinan.

4)        Berkurangnya Lahan untuk Pertanian dan Permukiman

Bertambahnya penduduk di suatu wilayah tentu membutuhkan lahan pertanian dan permukiman baru. Setiap penduduk yang lahir memerlukan rumah untuk tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Makin banyak yang lahir, makin banyak lahan pertanian dan permukiman baru yang harus disediakan. Pada gilirannya, lahan pertanian yang ada akan berkurang karena dipakai untuk permukiman.

5)        Makin Banyaknya Limbah dan Polusi

Kegiatan penduduk, baik kegiatan di rumah, kegiatan perdagangan, atau industri pasti menghasilkan sampah atau limbah. Makin banyak penduduk, makin banyak limbah yang dihasilkan. Pada gilirannya, sampah atau limbah akan berdampak buruk pula bagi manusia.

6)        Ketersediaan Pangan Makin Berkurang

Permukiman, industri, perdagangan, dan aktivitas manusia lainnya terus berkembang yang akhirnya mengubah fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Akibatnya, produksi pertanian berkurang dan terus berkurang. Ini berarti ketersediaan pangan juga akan makin berkurang dan terpaksa harus mendatangkannya dari daerah atau negara lainnya. Laju penurunan produksi dapat dikendalikan jika penduduk melakukan intensifikasi pertanian sehingga produktivitas lahan meningkat.

7)        Kesehatan Masyarakat Makin Menurun

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya di daerah perkotaan, akan membuat harga lahan makin mahal. Akibatnnya, sebagian penduduk tidak mampu membeli lahan dengan luas yang cukup memadai untuk permukiman. Permukiman menjadi sangat padat sehingga tidak sehat. Apalagi jika sanitasinya buruk, tentu keadaan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

8)        Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni

Lahan yang makin terbatas akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, terutama di daerah perkotaan, mendorong naiknya harga lahan sehingga sulit dijangkau oleh sebagian penduduk. Akibatnya, sebagian penduduk terpaksa tinggal di daerah yang kurang layak dengan membangun rumah seadanya. Biasanya, mereka membangun rumah di tepi sungai, sepanjang rel kereta api, atau pada lahan-lahan kosong milik pemerintah yang belum dimanfaatkan. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah kumuh (slum area).

Aktivitas Kelompok

Kalian telah mengkaji berbagai akibat laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, lakukanlah aktivitas berikut ini.

1.    Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang.

2.    Setiap kelompok menelusuri informasi tentang laju pertumbuhan penduduk di wilayah tempat kalian tinggal. Skala wilayah dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi.

3.    Hitung laju pertumbuhan penduduk alaminya (ingat kembali materi kelas 8). Sekadar mengingatkan, laju pertumbuhan penduduk alami dihitung dengan mengurangi angka kelahiran dengan angka kematian (Pertumbuhan Penduduk (P) = Lahir (L) - Mati (M))

4.    Lakukan analisis mengapa daerah tersebut mengalami laju pertumbuhan penduduk seperti yang telah kalian hitung.

5.    Apa akibat yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan penduduk terhadap keadaan lingkungan fisik maupun sosial ekonomi penduduk di wilayah tersebut.

6.    Buatlah laporan tertulis dan presentasikan hasilnya di depan kelas.

3.    Upaya Indonesia untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Upaya yang terkait dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di antaranya diselenggarakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Pada awalnya, program tersebut banyak ditentang masyarakat karena masih ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Namun, kerja keras semua pihak akhirnya membuahkan hasil karena angka pertumbuhan penduduk mulai berkurang sejak program tersebut digulirkan. Tingkat kelahiran yang pada tahun 1970-an mencapai 5,6, pada tahun 2013 turun menjadi 2,6. Tujuan dari program KB tidak hanya sekadar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, mengurangi angka kelahiran, serta menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa.

Selain melalui program KB, pemerintah juga berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pendidikan. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak.

Laju pertumbuhan penduduk juga dikendalikan melalui pemberdayaan generasi muda. Generasi muda yang terdidik dan bekerja akan mengurangi kemungkinan memiliki anak dalam jumlah banyak. Mereka akan berpikir rasional dalam menentukan jumlah anak sehingga perannya dalam masyarakat tidak terkendala oleh banyaknya anak.

Upaya lainnya yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan budaya. Berbagai aktivitas tersebut akan menunda usia menikah karena kesibukan mereka.

4.    Mobilitas Penduduk di Indonesia

Dalam perkembangnnya, masyarakat Indonesia melakukan perpindahan atau mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Secara geografis, perpindahan tersebut dapat berupa perpindahan dari desa kota, antarprovinsi, antar-pulau, dan bahkan perpindahan ke negara lainnya. Perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain masih sangat kecil dibandingkan dengan tipe migrasi lainnya.

a. Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Istilah urbanisasi sebenarnya juga menjelaskan proses berubahnya ciri-ciri atau suasana suatu desa menjadi ciri atau suasana suatu kota. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Pulau Jawa yang daerah perkotaannya banyak berkembang. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Akibatnya, kota-kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadi sangat padat penduduknya.

Berpindahnya penduduk di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan, didasari oleh sejumlah faktor penyebab. Faktor penyebab tersebut dapat dibedakan menjadi faktor pendorong dan faktor penarik. Adapun faktor pendorong berpindahnya penduduk ke kota, di antaranya adalah seperti berikut.

1.    Rendahnya penghasilan atau upah di desa sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

2.    Makin terbatasnya pemilikan lahan pertanian akibat makin besarnya jumlah penduduk di desa.

3.    Terbatasnya lapangan kerja di desa.

4.    Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa.

5.    Terbatasnya sarana hiburan di desa.

6.    Adanya bencana alam di desa, misalnya kekeringan, banjir, longsor dan lain-lain.

Sementara itu, faktor penarik penduduk untuk pindah ke kota, di antaranya adalah seperti berikut.

1.    Upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.

2.    Jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi

3.    Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai

4.    Sarana dan prasarana hiburan yang lebih memadai

b. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antarprovinsi di Indonesia. Tujuannya menyebarkan penduduk yang padat, dalam hal ini Pulau Jawa dan Bali, ke daerah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman penjahan Belanda yang kemudian diteruskan pada masa penjajahan Jepang dan setelah Indonesia merdeka.

Pada masa penjajahan Belanda, transmigrasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1905. Pada saat itu, sebanyak 155 keluarga dari Karesidenan Kedu meliputi daerah Karanganyar (Kebumen), Kebumen, dan Purworejo Jawa Tengah berhasil dipindahkan ke Gedongtatan, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk yang dipindahkan mencapai 4.800 jiwa. Pada saat itu, transmigrasi dilaksanakan dengan pertimbangan: pertama, melaksanakan politik etis atau balas budi dengan mengurangi jumlah penduduk Jawa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang masih rendah; kedua, adanya kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan di luar Jawa milik Belanda dan swasta. Transmigrasi pada masa pemerintahan Belanda juga terjadi pada tahun 1911 memindahkan ke daerah yang dinamai Wonosobo di sekitar Sukadana Lampung. Pelaksanaan berikutnya terjadi sampai 1929, kemudian tahun 1930 ke Palembang, Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, serta Kalimantan.

Zaman Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, dilaksanakan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Jumlah keluarga yang diberangkatkan mencapai 1.867 keluarga atau 7.399 jiwa. Pada masa Jepang, pelaksanaan transmigrasi dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa atau disebut Romusha. Selain itu, mereka juga dipekerjakan di proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.

Zaman Kemerdekaan

Pada masa setelah Kemerdekaan, pemerintah melakukan transmigrasi melalui beberapa periodesasi, yaitu 1945-1950, 1950-1968, 1969-1974, 1974- 1979, 1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2000, 2001-2003, 2004-sekarang. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat. (lihat Gambar 2.7)

Aktivitas Kelompok

Perhatikanlah peta daerah asal dan daerah tujuan program transmigrasi di Indonesia. Selanjutnya, lakukan aktivitas berikut.

1.    Tulislah daerah tujuan transmigrasi di Indonesia.

2.    Carilah informasi tentang faktor pendorong mobilitas penduduk melalui program transmigrasi.

3.    Carilah informasi tentang kendala program transmigrasi di Indonesia.

B. Perkembangan Politik

Sejak masa Kemerdekaan hingga awal Reformasi (tahun 1998), keadaan politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Supaya kamu mengetahui perkembangan politik di Indonesia sejak awal Kemerdekaan hingga masa Reformasi, mari pelajari uraian berikut ini!

1.    Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan

Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masa itu. Bagaimanakah perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan? Untuk memahaminya, kerjakan aktivitas kelompok berikut!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada awal Kemerdekaan!

3.    Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

No	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1	Pembentukan Struktur Pemerintahan
2	Perubahan Bentuk Negara Menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)
3	Perubahan Bentuk Negara Kembali Menjadi negara Kesatuan

4.    Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!

5.    Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

Apakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan yang meliputi hal-hal berikut ini.

a. Pembentukan Struktur Pemerintahan yang Lengkap

Saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

1)   Pengesahan UUD 1945

UUD 1945 ditetapkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada rapat tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.

2)   Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada rapat yang sama, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.

3)   Pembagian Wilayah Indonesia

Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4)   Pembentukan Kementerian

Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kementerian-kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a)        Departemen Dalam Negeri

b)        Departemen Luar Negeri

c)        Departemen Kehakiman

d)       Departemen Keuangan

e)        Departemen Kemakmuran

f)         Departemen Kesehatan

g)        Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

h)        Departemen Sosial

i)          Departemen Pertahanan

j)          Departemen Perhubungan

k)        Departemen Pekerjaan Umum

5)   Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

6)   Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

b. Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut di antaranya adalah adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pada 23 Agustus – 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda.

Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif, Republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan harus berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.

1)   Negara Bagian

Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.

2)   Satuan-Satuan Kenegaraan

Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah

3)   Daerah Swapraja

Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD (Undang-Undang Dasar). Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.

c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan

Keadaan Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan Republik Indonesia. Hal inilah yang diharapkan oleh Belanda karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan sejak Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik

Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.

Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (Undang- Undang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.    Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Pada masa masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keadaan politik di Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atau 3–4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!

3.    Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kalian peroleh!

No	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1	Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal
2	Pemilu 1955
3	Dekrit Presiden 5 Juli 1959

4.    Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!

5.    Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

Apakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin yang meliputi hal-hal berikut ini.

a. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai. Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur satu tahun. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut.

1)        Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).

2)        Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).

3)        Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).

4)        Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).

5)        Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956).

6)        Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).

7)        Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)

Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada tahun 1955.

Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Panitia ini kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilu untuk DPR, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Adapun pemilu untuk memilih anggota konstituante akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak bisa melaksanakan pemilu sebagaimana rencana. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

Setelah itu, Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Burhanuddin Harahap tetap melanjutkan rencana pemilu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengubah tanggal pelaksanaannya. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut.

1)   Tanggal 29 September 1955

Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955.

a)        Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi.

b)        PNI memperoleh 58 wakil/kursi.

c)        NU memperoleh 47 wakil/kursi.

d)       PKI memperoleh 32 wakil/kursi.

e)        Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12.

Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.

2)   Tanggal 15 Desember 1955

Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante.

a)        PNI memperoleh 119 kursi.

b)        Masyumi memperoleh 112 kursi.

c)        NU memperoleh 91 kursi.

d)       PKI memperoleh 80 kursi.

e)        Partai lainnya memperebutkan 118 kursi.

Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan lancar. pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sesudahnya karena pada pemilu pertama ini, rakyat benar-benar bebas memilih sesuai pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

b. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial.

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut.

1)   Prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.

2)   Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

3)   Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.

4)   Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.

5)   Pengangkatan presiden seumur hidup.

6)   Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China), Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Peking–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, China, dan Korea Utara). Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis/komunis. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia menjadi tidak bebas dan aktif lagi.

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun, sejak gagalnya G30S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat karena bertentangan dengan rasa keadilan. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi.

Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

3.    Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam rentang waktu tersebut, politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Agar kamu dapat mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, mari kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada Masa Orde Baru!

3.    Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

No	Aspek Perkembangan	Deskripsi Perkembangan
1	Pembubaran PKI dan Organisasi Massanya
2	Penyederhanaan Partai Politik
3	Pemilihan Umum
4	Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

4.    Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!

5.    Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui keadaan politik Indonesia pada masa Orde Baru yang meliputi hal-hal berikut ini.

a. Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya

Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30-S.

b. Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut.

1)   Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

2)   Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3)   Golongan Karya

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru.

d. Peran Ganda (Dwifungsi) ABRI

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran pertahanan dan keamanan (Hankam) dan peran dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan.

4.    Perkembangan Politik pada masa Reformasi

Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki masa kepimpinan yang baru, yaitu masa Reformasi.

Pemerintah pada masa Reformasi telah berupaya melaksanakan berbagai pembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut.

a.    Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

b.    Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.

1)   Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.

2)   Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.

3)   Memberdayakan MPR.

4)   Perlu pemisahan jabatan ketua MPR DPR.

c.    Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut. Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.

1)   Membatasi penggunaan hak prerogatif.

2)   Menyusun kode etik kepresidenan.

d.   Pembaharuan kehidupan politik, yaitu memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.

e.    Penyelenggaraan pemilu.

f.     Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak.

g.    Militer dan dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pada era Reformasi, posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yaitu angkatan darat, laut, dan udara.

h.    Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal tiga tahap dan minimal dua tahap. Rinciannya adalah sebagai berikut.

a. Tahap pertama: Pemilu legislatif

Pemilu legislatif adalah Pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.

b. Tahap kedua: Pemilu presiden putaran pertama

Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.

c. Tahap ketiga: Pemilu presiden putaran kedua

Pemilu presiden putaran kedua adalah pemilu babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama. Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden, yaitu Wiranto-Solahudin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais- Siswono Yudohusodo, Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Setelah dua putaran pemilihan presiden, Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004.

Pada tahun 2009, pemilu kembali diselenggarakan. Cara pelaksanaannya sama dengan pemilu tahun 2004. Pemilu legislatif diikuti oleh 38 partai politik. Pada pemilu legislatif ini, Partai Demokrat unggul dengan perolehan 20,85% dari total suara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2009, diselenggarakan pemilu presiden yang diikuti oleh tiga pasang calon presiden, yaitu: Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara.

C. Perkembangan Ekonomi

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai masa Reformasi. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai upaya telah dilakukan hingga perekonomian Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Supaya kamu dapat mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dari awal Kemerdekaan hingga masa Reformasi, pelajarilah uraian berikut ini.

1.    Perkembangan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan

Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya, inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi) dan blokade laut yang dilakukan Belanda. Bagaimana pengaruh masalah-masalah tersebut terhadap keadaan ekonomi Indonesia? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mari menemukan jawaban melalui kegiatan kelompok ini!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan!

3.    Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

Permasalahan	Pengaruh	Upaya Mengatasi Permasalahan
Hiper-inflasi
Blokade Laut

4.    Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.

Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui beberapa masalah ekonomi yang memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan beserta upaya-upaya mengatasinya. Untuk menambah wawasan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan, kamu dapat membaca uraian berikut.

a. Permasalahan Inflasi

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

a. Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.

1)   Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun.

Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.

2)   Melakukan Diplomasi ke India

Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

3)   Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Tranding Coperation (BTC), suatu badan perdagangan semi-pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet.

Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

2.    Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekenomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), defisit keuangan, serta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin? Agar kamu mengetahuinya, mari kerjakan aktivitas berikut ini!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!

3.    Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Beban Ekonomi dan Keuangan Sesuai Kesepakatan KMB
2	Defisit Keuangan
3	Upaya Mengubah Struktur Ekonomi Kolonial Menjadi Ekonomi Nasional Yang Tersendat

4.    Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.

Setelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adalah beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB). Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB membuat defisit keuangan bertambah hingga mencapai 5,1 miliar rupiah. Defisit tersebut dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian, Indonesia mendapat kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar AS yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi seperti proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara.

Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun pada kenyataannya, bantuan kredit ini tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit.

Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 untuk menanggulangi defisit anggaran. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

1.    Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

2.    Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

3.    Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut.

1)   Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

2)   Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

3)   Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.

4)   Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

5)   Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

6)   Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

e. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000.

Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.

f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien. Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan.

Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.

3.    Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Mari mencari jawaban dengan mengerjakan kegiatan berikut!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru!

3.    Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

No	Program Ekonomi	Hasil
1	Program Jangka Pendek
2	Program Jangka Panjang

4.    Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!

5.    Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui upaya pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu, kamu dapat membaca uraian berikut.

a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

b. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

1)   Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)

Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.

Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita I (1973/1974).

2)   Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.

3)   Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.

Wawasan

Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan

Trilogi pembangunan terdiri dari:

1.    Stabilitas nasional yang dinamis

2.    Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan

3.    Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Delapan Jalur Pemerataan:

1.    Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan (perumahan)

2.    Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan

3.    Pemerataan pembagian pendapatan

4.    Pemerataan kesempatan kerja

5.    Pemerataan kesempatan berusaha

6.    Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita

7.    Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air

8.    Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

4)   Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV di antaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

5)   Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)

Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.

6)   Pelita VI

Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.

4.    Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi

Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi.

Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Reformasi? Apa upaya yang dilakukan pemerintah pada masa Reformasi untuk mengatasi krisis ekonomi? Untuk mengetahuinya, mari mengerjakan kegiatan berikut!

Aktivitas Kelompok

1.    Bentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!

2.    Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Reformasi!

3.    Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!

No	Periode Kepemimpinan	Kondisi Ekonomi	Kebijakan Mengatasi Krisis Ekonomi
1	BJ. Habibie
2	KH. Abdurrahman Wahid
3	Megawati Soekarnoputri
4	Soesilo Bambang Yudhoyono

4.    Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!

5.    Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

Setelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa pada masa Reformasi, negara kita tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya mengatasi krisis ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan era Reformasi.

a. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

1)   Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.

2)   Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

3)   Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

4)   Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.

5)   Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu Rp6.500,00 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie. Namun, hal tersebut belum mampu mengatasi krisis ekonomi.

b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.

c. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.

1)   Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.

2)   Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

3)   Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wawasan

Privatisasi BUMN

Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

d. Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.

1)   Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak

Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.

2)   Pemberian Bantuan Langsung Tunai

Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

3)   Pengurangan Utang Luar Negeri

Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahan 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional.

D. Perkembangan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik karena pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia sejak awal Kemerdekaan hingga masa Reformasi? Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa-masa tersebut, pelajarilah uraian berikut ini!

1.    Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan

Pada zaman penjajahan, kesempatan memperolah pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafei. Kemudian, ia digantikan oleh Mr. Suwandi.

Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.

Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.

2.    Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.

Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan.

3.    Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah Kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada.

Selain itu, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.

4.    Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Kosepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan (P & K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi.

Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

5.    Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989 yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

c. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran.

E. Perkembangan Budaya

Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan budaya yang menonjol adalah seni sastra dan lukis. Banyak sastrawan yang muncul saat itu, seperti Ismail Marzuki, C. Simanjuntak, Chairil Anwar, dan Idrus. Adapun seniman lukis yang muncul adalah Basuki Abdullah, Affandi, dan Usman Ismail. Mereka muncul dengan karya-karya yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia serta kejayaan bangsa Indonesia di masa depan.

Memasuki masa Orde Baru, pengembangan budaya dan seni diarahkan kepada usaha-usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, serta kesatuan nasional. Untuk itu, dilakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni secara luas yang melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula usaha pengamanan seni yang bertujuan menjamin dan meneruskan warisan budaya dan seni. Usaha itu antara lain mencakup usaha inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. Dalam rangka pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, dilakukan rehabilitasi dan perluasan museum.

Pada masa Reformasi, usaha pelestarian budaya Indonesia terus dilakukan, di antaranya dengan mendaftarkan budaya-budaya asli Indonesia ke UNESCO agar tidak diklaim oleh pihak-pihak lain.

Rangkuman

1.    Laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Indonesia termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sedang.

2.    Pertumbuhan penduduk dapat membawa dampak positif antara lain:

a.    tersedianya tenaga kerja

b.    berkembangnya jumlah dan jenis usaha lokal

c.    meningkatnya investasi atau penanaman modal

d.   meningkatnya inovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup

3.    Pertumbuhan penduduk dapat membawa dampak negatif antara lain:

a.    meningkatnya angka pengangguran

b.    meningkatnya angka kriminal

c.    meningkatnya angka kemiskinan

d.   berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukiman

e.    makin banyaknya sampah atau limbah serta polusi

f.     ketersediaan pangan makin berkurang

g.    kesehatan masyarakat makin menurun

h.    berkembangnya permukiman tidak layak huni

4.    Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan, perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), serta perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan.

5.    Perubahan-perubahan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin antara lain seperti berikut.

a.    Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal yang terjadi dalam waktu relatif singkat.

b.     Perubahan sistem Kabinet Parlementer menjadi sistem Kabinet Presidensial.

6.    Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan beberapa perubahan sistem politik di antaranya:

a.    penyederhanaan partai politik

b.    pelaksanaan peran ganda (Dwifungsi) ABRI

7.    Pada masa Reformasi, pemerintah melakukan reformasi pada bidang politik di antaranya:

a.    reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi

b.    pemberdayaan DPR, MPR, DPRD

c.    reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet

d.   penghapusan peran ganda (Dwifungsi) ABRI secara bertahap

8.    Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya, inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi) dan blokade laut yang dilakukan Belanda.

9.    Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), defisit keuangan, serta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat.

10.    Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini berhasil dilakukan salah satunya karena didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

11.    Pada masa Reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya mengatasi krisis yang dilakukan pada beberapa periode pemerintahan di masa Reformasi berhasil membuat ekonomi Indonesia menjadi kembali stabil.

12.    Upaya pengembangan pendidikan di Indonesia sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini (masa Reformasi). Usaha-usaha tersebut antara lain seperti berikut.

a.    Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia.

b.    Penyusunan konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.

c.    Pendirian universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang ada untuk memberikan kesempatan anak didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi

d.   Dimunculkannya sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan.

e.    Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan perubahan kurikulum.

13.    Dalam rangka melestarikan budaya nasional Indonesia, pemerintah melakukan usaha pengamanan budaya dan seni melalui inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, serta mendaftarkan budaya nasional Indonesia ke UNESCO.

Uji Kompetensi

A. Pilihan Ganda

1.    Kebijaksanaan kependudukan yang sering ditempuh oleh negara-negara berkembang pada umumnya adalah ….

A.  menghambat kecepatan pertumbuhan penduduk

B.  melaksanakan urbanisasi

C.  menghapus kemelaratan

D.  pembangunan di segala bidang

2.    Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

1)   perbedaan kebutuhan dan kepentingan setiap penduduk

2)   adanya pertumbuhan penduduk

3)   adanya perbedaan kondisi antarwilayah

4)   penyebaran penduduk yang tidak merata

5)   kondisi struktur penduduk yang kurang menguntungkan

Dari lima pernyataan di atas, yang merupakan sumber masalah kependudukan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk adalah ….

A.  1)                                        C. 3) dan 4)

B.  2)                                        D. 4) dan 5)

3.    Tujuan diberlakukannya sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah ....

A.  memajukan perusahaan daerah

B.  memberikan kredit lunak untuk para pengusaha pribumi

C.  melindungi pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha nonpribumi

D.  memberikan fasilitas bea ekspor bagi pengusaha nonpribumi

4.    Perhatikan pernyataan berikut!

1)   Diperkenalkan oleh Menteri Perekonomian Iskaq Cokroadisuryo pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I tahun 1954.

2)   Bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.

3)   Menekankan pada kebijakan Indonesianisasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Sistem ekonomi yang sesuai dengan pernyataan tersebut, ialah ....

A.  sistem ekonomi Gerakan Benteng

B.  sistem ekonomi Rencana Soemitro

C.  sistem ekonomi Ali-Baba

D.  sistem ekonomi Gunting Syafruddin

5.    Perhatikan beberapa perguruan tinggi berikut! Universitas Gadjah Mada

1)   Universitas Andalas

2)   Universitas Padjajaran

3)   Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

4)   Universitas Kristen Indonesia

5)   Akademi Pelayaran

Dari beberapa perguruan tinggi di atas, perguruan tinggi yang didirikan pada masa awal kemerdekaan adalah ….

A.  (1)

B.  (2)

C.  (3) dan (4)

D.  (5) dan (6)

Esai

1.    Pasca penyerahan kedaulatan, keadaan ekonomi di Indonesia makin memburuk. Mengapa demikian? Jelaskan menurut pendapatmu!

2.    Apa dampak positif dan dampak negatif sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia?

3.    Apa hubungan antara Dekrit Presiden 1959 dengan berakhirnya masa Demokrasi Liberal?

4.    Apa tujuan pemerintah Orde Baru melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar?

5.    Mengapa usaha inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional perlu dilakukan?

Refleksi

Bangsa Indonesia dalam upayanya untuk menjadi negara maju telah mengalami perkembangan dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Upaya pengembangan pada bidang-bidang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, seharusnya kamu bersyukur dan dapat belajar lebih giat agar dapat berpartsipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. 

***